Kategori: Budaya

Semarang, 24 Agustus 2025 – Koran Merah Putih Suasana berbeda terjadi di Universitas Negeri Semarang (UNNES) pada akhir pekan ini. Ribuan mahasiswa baru tampak terkejut saat mengikuti tes urine massal yang digelar secara mendadak bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah (BNNP Jateng). Dalam dua hari, Sabtu–Minggu, 23–24 Agustus 2025, sebanyak 11.470 mahasiswa baru diwajibkan mengikuti pemeriksaan. Kegiatan ini sempat membuat mahasiswa kaget karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Namun, keterkejutan itu justru berubah menjadi dukungan dan apresiasi. Hal ini menegaskan bahwa UNNES serius dalam mewujudkan Kampus Bersinar (Bersih dari Narkoba), serta memastikan mahasiswa baru memulai perjalanan akademiknya dengan…

Gresik || Koran Merah Putih. Com – Bau busuk dugaan penyalahgunaan aset desa kembali menyeruak, kali ini di Pasar Desa Sumput, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. Pasar yang setiap hari dipadati pedagang dan pembeli itu ternyata menyimpan segudang persoalan serius: mulai dari pengelolaan lahan parkir yang tak jelas, hingga pemanfaatan gedung bagian barat pasar yang dianggap penuh rekayasa. Alih-alih menyejahterakan warga, pengelolaan pasar desa ini justru diduga menjadi sumber bancakan tersembunyi. Semua indikasi dan desas-desus liar yang berkembang di masyarakat selalu bermuara pada nama Kepala Desa Sumput dan pengurus BUMDes yang diduga menjadi kaki tangan dalam mengatur arus uang masuk. Setiap…

Pasuruan || Koran Merah Putih.com – Sebuah papan proyek di Desa patuguran Kecamatan rejoso Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, menjadi pemicu kontroversi besar setelah beberapa media online mengangkatnya. Proyek dengan judul Pemeliharaan Pintu Air di DAS Rejoso senilai Rp 194.216.700 yang didanai dari APBD Jawa Timur 2025 itu awalnya hanya menjadi sorotan publik terkait potensi pengurangan kualitas dan mutu pekerjaan. Namun, perkembangan kasus ini justru memunculkan dugaan permainan yang jauh lebih serius. Langkah awal Polres Pasuruan melalui Unit Tipikor sempat menuai apresiasi publik karena memanggil pihak pengawas dan tim pelaksana kegiatan sebanyak dua kali, yakni pada 25 Juli 2025 dan 1…

Malang || Koran Merah Putih.com – Peristiwa ini seharusnya menjadi momen pembenahan, bukan pertunjukan saling tuding. Dugaan pemerasan yang terjadi di SMP Negeri 2 Turen, Kabupaten Malang, kembali menyayat nurani publik. Modusnya klasik namun tetap menyakitkan: pungutan berkedok sumbangan pendidikan, yang nilainya membebani orang tua siswa, dan dilaporkan dengan nada getir oleh media lokal hingga viral di jagat maya. Dalam kerangka tugas dan tanggung jawabnya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang berusaha mengonfirmasi berita tersebut langsung kepada wartawan dari biro Malang. Langkah ini seharusnya diapresiasi—karena konfirmasi adalah bentuk keberimbangan, bukan pembelaan. Namun, apa yang terjadi kemudian justru membuka borok sistem yang…

Sidoarjo – Koran Merah Putih Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, warga Lingkungan RT 15 RW 05 Dusun Legok, Desa Suko, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, melaksanakan kerja bakti yang penuh semangat pada hari Minggu, 3 Agustus 2025. Kegiatan ini diprakarsai oleh Ketua RT, Agung Susanto, dan dihadiri oleh seluruh warga setempat. Kerja bakti ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan juga menjadi kesempatan berharga bagi warga untuk berkumpul dan memperkuat tali persaudaraan. Dengan semangat kebersamaan, para warga berkolaborasi dalam memasang bendera merah putih, umbul-umbul, serta lampu hias berwarna-warni yang menghiasi sepanjang Jalan Legok dan pos kampling.…

Blitar || Koran Merah Putih.com – Dunia pendidikan di Indonesia kembali dipermalukan. SMK Negeri 2 Kota Blitar yang seharusnya menjadi institusi pendidikan negeri, diduga kuat melakukan praktik pungutan liar yang mencoreng wajah pendidikan itu sendiri. Orang tua siswa dipaksa membayar Rp 3.000.000 untuk biaya uang gedung, seolah sekolah negeri bukan lagi milik publik, tetapi milik segelintir oknum yang menjadikan pendidikan sebagai lahan bisnis pribadi. Tidak berhenti di situ, siswa pun diwajibkan membeli buku Lembar Kerja Siswa (LKS) seharga Rp 25.000 per mata pelajaran. Ini bukan sekadar tambahan biaya kecil, tetapi bentuk pemaksaan yang menabrak aturan, karena pembelian LKS seharusnya tidak…

Kediri || Koran Merah Putih.com – Pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Klampitan, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, berubah menjadi polemik serius. Alih-alih menjadi program yang membantu rakyat, warga justru mengeluh karena biaya yang dipatok mencapai Rp650.000 per bidang tanah. Nominal tersebut dinilai memberatkan, terlebih hingga kini tak ada regulasi undang-undang yang secara jelas mengatur pungutan sebesar itu. Saat dikonfirmasi awak media, Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditunjuk warga untuk mengelola program ini menyatakan bahwa biaya tersebut adalah hasil kesepakatan internal. “Saya hanya menjalankan amanah warga yang mengangkat saya sebagai ketua Pokmas. Masalah biaya itu hasil kesepakatan bersama,”…

Kediri || Koran Merah Putih.com – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang digadang-gadang pemerintah sebagai jalan murah dan mudah bagi masyarakat mendapatkan sertifikat tanah, ternyata tidak selalu berjalan sesuai aturan. Di Desa Merjoyo, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, biaya administrasi yang ditetapkan mencapai Rp700 ribu per bidang – jauh lebih tinggi dari batasan biaya yang diatur dalam SKB 3 Menteri. Berdasarkan keterangan Sukandim, Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Desa Merjoyo, desa ini memperoleh kuota sekitar 105 bidang tanah untuk tahun ini. Namun, tarif yang ditetapkan kepada warga mencapai Rp700 ribu per bidang. Sukandim beralasan, angka tersebut sudah melalui kesepakatan, bahkan menyatakan…

Blitar || Koran Merah Putih.com – Dunia pendidikan di Indonesia kembali dipermalukan. SMK Negeri 2 Kota Blitar yang seharusnya menjadi institusi pendidikan negeri, diduga kuat melakukan praktik pungutan liar yang mencoreng wajah pendidikan itu sendiri. Orang tua siswa dipaksa membayar Rp 3.000.000 untuk biaya uang gedung, seolah sekolah negeri bukan lagi milik publik, tetapi milik segelintir oknum yang menjadikan pendidikan sebagai lahan bisnis pribadi. Tidak berhenti di situ, siswa pun diwajibkan membeli buku Lembar Kerja Siswa (LKS) seharga Rp 25.000 per mata pelajaran. Ini bukan sekadar tambahan biaya kecil, tetapi bentuk pemaksaan yang menabrak aturan, karena pembelian LKS seharusnya tidak…